Cyberlaw

DEFINISI CYBERLAW

Cyberlaw adalah hukum yang digunakan di dunia Cyber (dunia maya) yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyberlaw merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya.
Cyberlaw sendiri merupakan istilah yang berasal dari Cyberspace Law. Cyberlaw akan memainkan peranannya dalam dunia masa depan, karena nyaris tidak ada lagi segi kehidupan yang tidak tersentuh oleh keajaiban teknologi dewasa ini dimana kita perlu sebuah perangkat aturan main di dalamnya (Virtual World).

RUANG LINGKUP CYBERLAW

Jonathan Rosenoer dalam Cyberlaw – The Law Of Internet menyebutkan ruang lingkup Cyberlaw:

1. Hak Cipta (Copyright)
2. Hak Merk (Trademark)
3. Pencemaran nama baik (Defamation)
4. Fitnah, Penistaan, Penghinaan (Hate Speech)
5. Serangan terhadap fasilitas komputer (Hacking, Viruses, Illegal Access)
6. Pengaturan sumber daya internet seperti IP Address, Domain name, dsb.
7. Kenyamanan Individu (Privacy)
8. Prinsip kehati-hatian (Duty care)
9. Tindakan kriminal biasa yang menggunakan TI sebagai alat isu prosedural seperti yuridiksi, pembuktian, penyelidikan dan lain-lain.
10. Kontrak / transaksi elektronik dan tanda tangan digital.
11. Perangkat Hukum Cyberlaw
12. Pornografi.
13. Pencurian melalui Internet.
14. Perlindungan konsumen.
15. Pemanfaatan internet dalam aktivitas keseharian seperti e-Commerce,ae-Government, e-Education.

PERANGKAT CYBERLAW

Pembentukan Cyberlaw tidak lepas dari sinergi pembuat kebijakan Cyberlaw (pemerintah) dan pengguna dunia Cyber dalam kaidah memenuhi etika dan kesepakatan bersama. Agar pembentukan perangkat perundangan tentang Teknologi Informasi mampu mengarahkan segala aktivitas dan transaksi di dunia Cyber sesuai dengan standar etik dan hukum yang disepakati maka proses pembuatannya diupayakan dengan cara menetapkan prinsip–prinsip dan pengembangan teknologi informasi yaitu antara lain :

• Melibatkan unsur yang terkait (pemerintah, swasta, profesional)
• Menggunakan pendekatan moderat untuk mensintesiskan prinsip.
• Memperhatikan keunikan dari dunia maya.
• Mendorong adanya kerjasama internasional mengingat sifat Internet yang global.
• Menempatkan sektor swasta sebagai leader dalam persoalan yang menyangkut industri dan perdagangan.
• Pemerintah harus mengambil peran dan tanggung jawab yang jelas untuk persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
• Aturan hukum yang akan dibentuk tidak bersifat restriktif melainkan harus direktif dan futuristik.
• Melakukan pengkajian terhadap perundangan nasional yang memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan munculnya persoalan hukum akibat transaksi di internet seperti: UU Hak Cipta, UU Merk, UU Perlindungan Konsumen, UU Penyiaran dan Telekomunikasi, UU Perseroan Terbatas, UU Penanaman Modal Asing, UU Perpajakan, Hukum Kontrak, Hukum Pidana, dll.

Cyberlaw tidak akan berhasil jika aspek yurisdiksi hukum diabaikan. Karena pemetaan yang mengatur Cyberspace menyangkut juga hubungan antar kawasan, antar wilayah, dan antar negara, sehingga penetapan yuridiksi yang jelas mutlak diperlukan. Ada tiga yurisdiksi yang dapat diterapkan dalam dunia Cyber :

• Yurisdiksi legislatif di bidang pengaturan,
• Yurisdiksi judicial, yakni kewenangan negara untuk mengadili atau menerapkan kewenangan hukumnya,

Yurisdiksi eksekutif untuk melaksanakan aturan yang dibuatnya.

REFERENSI

www.saungit.org/2012/12/cyber-law.html